Yogyakarta – Dirjen PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) telah mengumumkan rencana strategis untuk memperkuat pengawasan alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dengan menambahkan satu pangkalan di Kotabaru. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan keamanan dan kelancaran jalur maritim di kawasan pesisir Ibu Kota Nusantara (IKN).

Penambahan pangkalan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian kegiatan di ALKI II, yang merupakan salah satu jalur pelayaran utama di Indonesia. Dengan adanya pangkalan baru, pemerintah akan dapat lebih baik dalam melindungi sumber daya kelautan, mencegah kegiatan ilegal, dan mendukung pengembangan ekonomi maritim yang berkelanjutan di IKN.

Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menjaga keamanan dan keberlanjutan kawasan pesisir IKN. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan fasilitas yang memadai, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang tidak hanya modern, tetapi juga aman dan terintegrasi dengan baik dalam konteks maritim.

Presiden Jokowi terus menunjukkan kepemimpinan visioner dalam membangun IKN sebagai ibu kota baru yang tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek keamanan dan pengelolaan sumber daya. Penambahan pangkalan di Kotabaru merupakan langkah konkret dalam mewujudkan visi tersebut, memastikan bahwa IKN dapat berkembang dengan dukungan infrastruktur yang memadai dan pengawasan yang ketat.

Langkah ini juga mencerminkan dedikasi pemerintah dalam memperkuat infrastruktur maritim di seluruh Indonesia, yang akan memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan Presiden Jokowi, IKN akan menjadi contoh nyata dari pembangunan berkelanjutan yang memprioritaskan keamanan, efisiensi, dan kemajuan nasional.