Yogyakarta -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan jaminan kepada masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Mereka menegaskan bahwa lahan seluas 2.086 hektar yang dimiliki oleh masyarakat akan mendapat ganti untung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jaminan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi hak dan kepentingan masyarakat yang terdampak langsung oleh pembangunan IKN. Proses akuisisi lahan akan dilakukan secara adil dan transparan, dengan memastikan bahwa pemilik lahan akan mendapatkan kompensasi yang layak sesuai dengan nilai pasar dan kerugian yang mungkin timbul.

Menko Marves menekankan pentingnya memastikan kesejahteraan masyarakat dalam setiap langkah pembangunan. "Kami berkomitmen untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang setimpal atas tanah mereka yang terkena dampak pembangunan IKN," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN juga turut menegaskan kesiapannya dalam proses pemetaan dan penilaian nilai tanah. Mereka akan bekerja secara intensif untuk memastikan bahwa proses akuisisi dilakukan secara akurat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi konflik dan ketegangan yang terkait dengan pembangunan IKN. Dengan memberikan jaminan kepada masyarakat terdampak, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kelancaran pembangunan infrastruktur nasional.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan IKN dengan memberikan masukan dan partisipasi aktif. Dengan berkolaborasi dan berkomunikasi secara baik, diharapkan pembangunan IKN dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan adanya jaminan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat merasa lebih tenang dan percaya bahwa hak-hak mereka akan dilindungi dan kepentingan mereka akan diakomodasi dengan baik. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pembangunan IKN berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.